SUMENEP JAGAT INDONESIA – Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (DPM-KM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Wiraraja sukses menggelar Seminar Komunikasi Kebijakan Publik bertajuk “Jejaring Cerdas dan Dialog Kebijakan.” Acara yang berlangsung di Gedung Lab. Fisip pada Minggu, 02 November 2025, pukul 08.50 WIB ini menegaskan urgensi kolaborasi dan pemanfaatan teknologi untuk efektivitas kebijakan publik.
Acara dibuka secara resmi oleh Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), yang dalam sambutannya menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Selanjutnya, Ketua DPM-KM FISIP, Ach. Miftahul Hasan, dalam sambutannya menekankan bahwa integrasi komunikasi adalah pondasi bagi pemerintahan yang responsif.
“Dampak utama dari penerapan jejaring cerdas adalah meningkatnya efisiensi, transparansi, dan kecepatan dalam penyusunan kebijakan,” ungkap Hasan.
Ia menambahkan, “Melalui jejaring yang baik, pembuat kebijakan dapat mendengarkan berbagai perspektif sebelum mengambil keputusan.”
Seminar ini menghadirkan dua pakar, Dr. Naghfir, S.H.I., S.H., M.Kn.CPM.CH., C.Ht. dan Dr. Mohammad Hidayaturrahman, M.Ikom. Mereka membedah tantangan dan solusi implementasi dialog kebijakan di tengah dinamika informasi yang masif.
Dr. Naghfir, yang dikenal memiliki kepakaran di bidang hukum, tata kelola dan kebijakan, menyoroti aspek legalitas dan tata kelola jejaring.
“Keterlibatan publik dalam jejaring cerdas harus memiliki payung hukum yang kuat. Kualitas dialog adalah penentu, bukan hanya kuantitas partisipasi,” tegasnya, seraya menekankan pentingnya perlindungan data dalam proses komunikasi digital.
Sementara itu, Dr. Mohammad Hidayaturrahman fokus pada strategi komunikasi dan literasi digital dalam jejaring.
“Kebijakan yang baik perlu dikomunikasikan dengan cerdas. Literasi data bagi pembuat dan penerima kebijakan harus diperkuat agar dialog yang terjadi bukan sekadar hiruk-pikuk informasi, melainkan pertukaran pandangan berbasis bukti,” jelas Dr. Hidayaturrahman.
Peserta seminar, yang merupakan mahasiswa aktif Universitas Wiraraja, terlihat antusias mengikuti sesi diskusi yang membahas pergeseran paradigma komunikasi dari satu arah menjadi multi-arah.
Rekomendasi Berbasis Aksi Nyata
Seminar ini merumuskan tiga poin rekomendasi utama yang dapat dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan untuk perbaikan kebijakan publik ke depan:
Pembentukan Forum Komunikasi Rutin: Guna menjamin kesinambungan dialog antara eksekutif, legislatif, dan komunitas akademisi.
Penguatan Kapasitas SDM: Peningkatan kompetensi dalam analisis kebijakan yang didukung oleh kemampuan pengolahan data besar (Big Data).
Optimalisasi Platform Digital: Mendorong penggunaan platform yang aman dan mudah diakses untuk meningkatkan partisipasi publik secara efektif.
Sebagai penutup DPM-KM FISIP Universitas Wiraraja berharap forum ini dapat menjadi katalisator bagi terciptanya ekosistem kebijakan yang lebih inklusif dan efektif.
