Situbondo, Jagatindnesia.com – Program Pemerintah Pusat melalui Kantah BPN Situbondo yakni PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang dikerjakan Desa Kertosari Kecamatan Asembagus di Tahun 2021 tak kunjung selesai.
Yang membuat miris diduga menjadi ajang penggalangan/penarikan dana dari warga yang ingin mengajukan terselesai Sahnya kepemilikan tanah Bersertifikat.
Diduga dari ratusan warga yang mengajukan Program PTSL ke Desa Kertosari telah membayar biaya adminitrasi /ditarik dengan biaya bervariasi antara 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bahkan lebih, serta disetiap pengukuran bidang lahan memberikan dana tambahan 100.000 (seratus ribu rupiah).
Anggaran dana dari Warga yang mengikuti program tersebut, digalang oleh Sekdes Desa Kertosari Rudi dan deserahkan kepada ketua Panitia PTSL saudara Dedi.
Sampai tahap tahun keempat, mulai Tahun 2021 yakni 2025 penyelesaian Program PTSL ini tak kunjung selesai membuat warga pemohon program tersebut, jengah/gundah hingga kepercayaan kepada Pemdes Desa Kertosari terkikis.
“Bagaimana ini mulai Tahun 2021 kami mengajukan penyelesaian agar tanah sah bersertifikat dan kami sudah membayar lebih admitrasinya sampai Tahun 2025 ini tak ada kepastian,” ungkap YN salah satu pemohon Program PTSL mewakili yang lainnya kepada awak Media Kamis 18/9/2025.
Ditempat terpisah diwaktu yang sama pernyataan warga lain,
“Kami mengharapkan segera selesaikan dan ditunggu jika tidak ada penyelesaian berarti Pemdes Desa Kertosari disinyalir memeras Warganya secara samar”, ungkap HN yang tidak mau disebut namanya secara langsung asal Dusun Karang Tengah.
Hal ini, membuat geram serta mulai akan mendapatkan perhatian serius dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat, yang memang Gettol memerangi ketidak beresan yang terjadi Khususnya di Situbondo. Minimalnya bebas dari Korupsi dan Pungli sehingga Situbondo Berkelas dari segala aspek terutama Akhlaq.
