JAGATINDONESIA.COM, SUMENEP – Jeritan warga Desa Pinggirpapas atas krisis air bersih yang telah berlangsung berbulan-bulan kini memuncak menjadi kemarahan publik. Ketidakmampuan PDAM Sumenep dalam menjalankan fungsi dasarnya memaksa warga melakukan upaya darurat yang tidak manusiawi: membangun tandon seadanya dari tong karet dan bambu demi menyambung hidup.
Kondisi ini bukan sekadar kendala teknis, melainkan bukti telanjang kegagalan birokrasi dan matinya empati para pemangku kebijakan.
Ironis di tengah kesulitan warga, tagihan PDAM Sumenep tetap mencekik leher. Tarif yang disebut-sebut lebih mahal dari daerah lain di Jawa Timur ini tidak berbanding lurus dengan layanan. Warga dibiarkan memikul beban ganda: membayar tagihan air yang tak mengalir, sekaligus menanggung biaya listrik pompa Sanyo serta pembuatan tandon darurat.
Ketua Gerakan Insan Peduli (GIP), Edy Abujamil, menegaskan bahwa situasi ini adalah bentuk pembiaran sistematis terhadap penderitaan rakyat.
“Ini bukan lagi kelalaian, ini adalah keterlaluan! Masyarakat dipaksa membiayai kegagalan negara. PDAM Sumenep harus bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian materil warga yang timbul akibat buruknya suplai air ini!” tegas Edy.
Desakan Copot Dirut PDAM dan Evaluasi Bupati, GIP secara resmi mendesak Bupati Sumenep untuk mengambil langkah radikal. Mempertahankan jajaran direksi di tengah performa yang nol besar hanya akan memperburuk citra pemerintah di mata rakyat.
Tuntutan Utama: Copot Direktur Utama PDAM Sumenep sekarang juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik.
Skandal “Audiensi Siluman” di DPRD Sumenep, dugaan konspirasi muncul saat Komisi II DPRD Sumenep dinilai sengaja menutup mata. GIP mengungkap fakta mengejutkan: meski surat permohonan audiensi telah dikirim tiga kali (20 November 2025, 10 Desember 2025, dan 13 Januari 2026), DPRD justru menggelar pertemuan tertutup pada 27 November 2025 dengan mencatut nama GIP tanpa kehadiran mereka.
“Ini adalah pembohongan publik dan pengkhianatan terhadap demokrasi. Nama kami dicatut untuk melegalkan pertemuan tertutup dengan PDAM. Apa yang mereka sembunyikan?” kecam Edy.
Respons Pejabat: Antara Bungkam dan Alibi hingga saat ini, respons dari para pemangku kepentingan terkesan tidak serius:
Dirut PDAM: Enggan memberikan penjelasan transparan via komunikasi digital dan terus menunda waktu pertemuan.
Maa Faisal (Pihak Terkait): Menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap aduan masyarakat.
Mas Rasy: Mengaku sudah menyampaikan keluhan ke Dirut, namun tanpa hasil nyata di lapangan.
Rakyat Pinggirpapas tidak butuh janji atau pertemuan tertutup yang penuh rahasia. Mereka butuh air bersih mengalir di pipa mereka, bukan sekadar tong biru bertopang bambu sebagai saksi bisu ketidakadilan.
