Peningkatan Jalan Curah Jeruh Diduga “Dipangkas”, Minim Pengawasan Picu Kerugian Negara

- Penulis

Kamis, 27 November 2025 - 11:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Situbondo, Jagat Indonesia — Proyek peningkatan jalan lingkungan di Desa Curah Jeruh Tenggah, Situbondo, yang didanai APBD 2025 kini berada di bawah bayang-bayang dugaan penyimpangan serius. Pekerjaan pengaspalan menggunakan material Hotmix Asphalt Concrete Wearing Course (ACWC) disorot tajam karena minimnya pengawasan teknis di lapangan, membuka celah lebar bagi kontraktor untuk mengurangi volume pekerjaan (mark-up).

Kualitas Jalan Terancam Cacat Sejak Dini, warga setempat mengungkapkan kekhawatiran mendalam. Proyek yang seharusnya menjadi cerminan perbaikan infrastruktur desa justru berjalan tanpa prosedur ketat.

“Kami lihat pengerjaan hotmix ini tanpa ada pihak teknis yang konsisten mengukur ketebalan atau memastikan komposisi material sesuai spesifikasi kontrak,” ujar Rahmat, salah seorang warga Desa Curah Jeruh Tenggah.

Kegiatan pelaksanaan hotmix ACWC

​Minimnya kehadiran pengawas teknis di lokasi berpotensi besar memicu pengurangan ketebalan lapisan ACWC dari standar yang ditetapkan. Jika ketebalan lapisan hotmix tidak mencapai spesifikasi (RAB), dipastikan daya tahan jalan akan jauh lebih pendek dari umur rencana, yang berarti jalan akan cepat rusak dan dana publik yang dikeluarkan menjadi sia-sia.

Desakan Audit Uji Petik dan Akuntabilitas Total, masyarakat Desa Curah Jeruh mendesak keras Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo untuk turun tangan segera. Mereka menuntut dilakukannya audit lapangan (uji petik) untuk mengukur dan memverifikasi ketebalan riil lapisan hotmix yang telah terpasang.

​Pemerintah desa dan warga sepakat menyerukan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan secara ketat. Proyek infrastruktur, khususnya yang menyentuh tingkat desa, tidak boleh luput dari pantauan demi menghindari kerugian negara dan masyarakat.

​Masyarakat menantikan tanggapan resmi dan langkah konkret dari pihak berwenang untuk mengukur kembali kualitas pekerjaan dan menindak tegas jika terbukti terjadi pelanggaran volume.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel jagatindonesia.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Mendorong Pengelolaan Kawasan Tenurial Nelayan yang Adil, KNTI Sumenep Gelar Diskusi Kebijakan Bersama Pemkab dan DPRD
Alegori Ikan Busuk Mulai dari Kepala sebagai Diagnosis Patologi Hukum 
Ironi Bangsa Besar Bermental Inferior
KECELAKAAN MAUT DI MARENGAN LAOK: SISWA SMPN 2 SUMENEP MENINGGAL DUNIA
Multiplier Effect Tradisi Haul Waliyullah sebagai Penggerak Ekonomi Daerah
PEDAS! Putra Nelayan Pinggirpapas Dengan Tegas Meminta PT Garam Buka Data: “Kalau Berani, Libatkan Penegak Hukum dan Masyarakat!”
HEBOH! Tokoh Pemuda dan Advokat Bongkar Bantahan PT Garam: “Faktanya Tidak Sesuai, Justru Semakin Membuka Dugaan Perlakuan Khusus!”
Permohonan Kerja Sama Ditolak, Kelompok Nelayan Blokade Saluran Air Pegaraman 1 Sumenep

Berita Terkait

Jumat, 7 Agustus 2026 - 15:49 WIB

Mendorong Pengelolaan Kawasan Tenurial Nelayan yang Adil, KNTI Sumenep Gelar Diskusi Kebijakan Bersama Pemkab dan DPRD

Rabu, 5 Agustus 2026 - 06:34 WIB

Alegori Ikan Busuk Mulai dari Kepala sebagai Diagnosis Patologi Hukum 

Selasa, 4 Agustus 2026 - 07:00 WIB

Ironi Bangsa Besar Bermental Inferior

Rabu, 29 Juli 2026 - 10:08 WIB

Multiplier Effect Tradisi Haul Waliyullah sebagai Penggerak Ekonomi Daerah

Sabtu, 25 Juli 2026 - 07:45 WIB

PEDAS! Putra Nelayan Pinggirpapas Dengan Tegas Meminta PT Garam Buka Data: “Kalau Berani, Libatkan Penegak Hukum dan Masyarakat!”

Berita Terbaru

Artikel

Manaqib Singkat Agung Toronan, Datuk Ulama-Umara Nusantara

Minggu, 9 Agu 2026 - 14:54 WIB

Opini

Ironi Bangsa Besar Bermental Inferior

Selasa, 4 Agu 2026 - 07:00 WIB

2