JAGAT INDONESIA, SUMENEP – Keresahan warga Sumenep terhadap buruknya pelayanan PDAM kini mencapai titik didih. Masalah air bersih ternyata tidak hanya menghantui warga di pelosok desa, tetapi juga telah merambah ke wilayah jantung Kota Sumenep. Ironisnya, di tengah buruknya distribusi air, beban masyarakat justru ditambah dengan kenaikan iuran bulanan.
Hingga saat ini, Gerakan Insan Peduli (GIP) Sumenep masih menunggu itikad baik dari Komisi II DPRD Sumenep terkait surat audiensi kedua yang masuk sejak 10 Desember lalu. Sikap “tutup mata” para wakil rakyat ini dinilai sangat melukai perasaan warga.
Hasil penelusuran tim GIP menunjukkan bahwa keluhan air bersih yang tidak lancar adalah masalah sistemik. Selain warga Desa Gir Papas dan Karanganyar, masyarakat di wilayah Kota Sumenep pun merasakan hal yang sama.
Masalah ini bahkan menjadi topik utama perbincangan hangat warga di sudut-sudut kota, mulai dari tempat santai hingga di warung-warung Campor (makanan khas Sumenep). Warga mengeluhkan ketidakadilan: iuran resmi sudah dinaikkan, namun kran air di rumah mereka lebih sering mengeluarkan angin daripada air.
Ketua GIP Sumenep, Mas Edy Susanto, mengecam keras lambatnya respons dari Komisi II.
“Kami sudah berkirim surat resmi, bahkan menghubungi Bapak FM via WhatsApp, namun nihil respons. Rakyat sudah membayar iuran lebih mahal, tapi hak mereka untuk mendapatkan air bersih diabaikan. Di mana fungsi pengawasan DPRD?” tanya Edy dengan nada tegas.
Sekretaris GIP, Kak RN Win, menambahkan bahwa kehadiran perwakilan masyarakat desa dan kota dalam audiensi nanti bertujuan untuk meminta pertanggungjawaban nyata dari PDAM dan Dewan.
Pemerhati sosial budaya, Gus Rusli, turut menyatakan keprihatinannya. Menurutnya, obrolan warga di warung Campor adalah indikator nyata bahwa publik sedang tidak baik-baik saja.
“Jika keluhan rakyat yang sudah ramai di warung-warung kopi dan Campor saja tidak terdengar oleh telinga wakil rakyat, maka patut dipertanyakan siapa yang mereka wakili di gedung dewan tersebut,” ujar Gus Rusli.
Dan sebagai bentuk keprihatinan Ia menyampaikan, Kurangnya respons menunjukkan adanya jarak yang lebar antara wakil rakyat dengan rakyatnya.
Masalah pelayanan publik (PDAM) yang dibiarkan berlarut-larut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
DPRD seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengevaluasi kinerja BUMD yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok warga.
GIP mendesak Komisi II segera menjadwalkan pertemuan sebelum amarah publik semakin meluas.
GIP Sumenep menegaskan bahwa air adalah kebutuhan dasar yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Pengabaian terhadap surat audiensi ini dianggap sebagai bentuk ketidakpedulian terhadap penderitaan rakyat kecil.
Loading ...