SOLUSI
Ada beberapa opsi strategi reformasi Parpol sebagai salah satu hulu kekuasaan.
Pertama, Reformasi pendanaan Parpol oleh Negara.
Akar utama dari mentalitas feodal dan oligarki di tubuh parpol adalah ketergantungan pada pemodal besar. Maka negara harus membiayai mayoritas operasional parpol yang sah lewat APBN, dengan audit ketat. Subsidi tersebut wajib dialokasikan minimal 50% khusus untuk program pendidikan politik publik dan kaderisasi berkala, bukan untuk kampanye pemilu.
Kedua, Tekanan Social Punishment (Hukuman Sosial) dari Civil Society. Masyarakat sipil, mahasiswa, dan media massa harus bersatu menggunakan kekuatan digital untuk mengubah arah insentif parpol, dengan cara membangun gerakan kesadaran massal di media sosial untuk tidak memilih (de-marketing) caleg atau kepala daerah yang maju murni karena jalur kekerabatan (dinasti) atau modal tanpa rekam jejak. Juga membuat platform digital independen yang melacak, meranking, dan mempublikasikan kinerja parpol dalam hal transparansi keuangan, rekrutmen, dan keterlibatan publik. Parpol yang paling tidak transparan harus diberi sanksi sosial berupa kampanye negatif yang masif.
Ketiga, Reformasi UU Partai Politik dan UU Pemilu. DPR harus ditekan oleh gelombang tuntutan publik untuk merevisi aturan main partai melalui jalur konstitusional. Masukkan pasal yang mewajibkan parpol menyelenggarakan pemilihan ketua umum dan pengurus secara demokratis di internal (bukan penunjukan mutlak ketua umum). Parpol yang melanggar dapat dibekukan haknya untuk ikut pemilu. Masukkan juga batasan maksimal masa jabatan ketua umum parpol (misalnya maksimal dua periode) untuk memutus pengkultusan individu dan memicu sirkulasi kepemimpinan yang sehat.
Keempat, Optimalisasi Jalur Independen (Non-Partai). Masyarakat sipil perlu mendorong dan mendukung figur-figur terbaik yang bersih, kompeten, dan memiliki basis massa riil untuk maju melalui jalur independen dalam pilkada. Jika calon-calon independen yang berkualitas mampu mengalahkan calon usungan parpol, parpol akan merasa terancam kehilangannya monopoli kekuasaan. Ancaman kehilangan pasar pemilih ini yang akan memaksa mereka berbenah secara instan.
Kelima, Membangun Partai Alternatif Berbasis Gerakan Sosial. Secara jangka panjang, generasi muda dan kelompok profesional harus mulai berani mengonsolidasikan diri untuk membangun partai alternatif baru yang sejak awal didesain dengan struktur modern, minim transaksional, dan pendanaan massal (crowdfunding). Kehadiran kompetitor baru yang sehat akan merusak kenyamanan parpol-parpol tradisional yang feodal.
Melalui kombinasi langkah-langkah di atas, parpol akan dipaksa berubah bukan karena kesadaran moral mereka, melainkan karena kalkulasi politik bahwa jika mereka tidak mereformasi diri, mereka akan kehilangan suara dan punah dari panggung kekuasaan.
Penulis : Cak Firman
Editor : Jagat Indonesia
Halaman : 1 2








