Oleh : M. Isa Ansori
Bayangkan sebuah ruang terbuka. Di dalamnya, berbagai lapisan masyarakat berkumpul tanpa sekat: petani, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, hingga mereka yang selama ini merasa tidak pernah punya tempat dalam percakapan politik. Semua duduk setara, didengar, dan dilibatkan. Perbedaan tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai kekuatan untuk merumuskan jalan bersama.
Itulah gambaran dari narasi besar yang selama ini dibangun oleh Anies Baswedan—sebuah gerakan yang inklusif, yang membuka ruang seluas-luasnya bagi semua, dan yang menjadikan keadilan sebagai tujuan bersama.
Namun, ketika kita melihat praktik di lapangan, terutama di daerah, gambaran itu terasa semakin jauh. Yang muncul justru kebalikannya: ruang yang menyempit, gerakan yang eksklusif, dan elit yang berbicara atas nama rakyat tanpa benar-benar hidup di dalam realitasnya. Di sinilah kegelisahan itu menjadi nyata.
Semangat Besar, Pemahaman yang Dangkal
Semangat untuk mengusung Anies Baswedan menuju 2029 tidak perlu diragukan. Relawan tumbuh, deklarasi bermunculan, bahkan partai yang mengatasnamakan gerakan rakyat mulai dibentuk. Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang jarang diajukan apakah kita benar-benar memahami apa yang sedang kita perjuangkan?
Perjuangan yang dibawa Anies bukan sekadar kontestasi kekuasaan. Ia adalah perjuangan gagasan—tentang keadilan sosial, kesetaraan akses, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ini bukan narasi kosong, melainkan kerangka berpikir yang menuntut keterbukaan, kedalaman, dan keberanian untuk merangkul semua pihak.
Sayangnya, sebagian gerakan justru terjebak pada permukaan. Nama besar diusung, tetapi gagasan tidak dihidupkan. Yang terjadi adalah glorifikasi figur tanpa upaya memahami substansi.
Ketika Gagasan Tidak Pernah Menyentuh Tanah
Gagasan, seberapa pun besarnya, akan menjadi tidak berarti jika ia tidak pernah menyentuh realitas. Di banyak daerah, gerakan masih berkutat pada simbol: atribut, slogan, dan aktivitas seremonial. Sementara persoalan nyata masyarakat—dari ekonomi hingga layanan publik—tidak benar-benar menjadi fokus kerja.
Gerakan tidak hadir di tengah petani yang tertekan harga. Tidak hadir di tengah anak muda yang kehilangan arah pekerjaan. Tidak hadir di tengah keluarga yang kesulitan mengakses layanan dasar.
Akibatnya sederhana: rakyat tidak merasa memiliki gerakan ini. Dan ketika rakyat tidak merasa memiliki, maka gerakan itu hanya hidup di atas kertas—bukan di dalam kehidupan.
Elit Lokal dan Penyempitan Gerakan
Di titik ini, peran elit lokal menjadi krusial—dan sekaligus problematik. Di banyak tempat, gerakan justru dikendalikan oleh lingkaran kecil yang eksklusif. Mereka menentukan arah, mengatur akses, dan secara tidak langsung membangun sekat antara gerakan dan masyarakat.
Kritik tidak diberi ruang. Partisipasi tidak benar-benar dibuka. Perbedaan dianggap ancaman.
Tanpa disadari, gerakan yang seharusnya tumbuh dari rakyat justru berubah menjadi milik segelintir orang.
Ini bukan hanya kesalahan organisasi. Ini adalah kegagalan memahami nilai dasar dari perjuangan yang diusung Anies Baswedan—nilai inklusivitas.
Tidak Peka terhadap Isu: Gerakan yang Kehilangan Rasa
Kelemahan lain yang semakin terlihat adalah hilangnya kepekaan terhadap isu. Gerakan tidak cukup hanya berbicara tentang perubahan secara umum. Ia harus mampu membaca realitas secara tajam: apa yang sedang terjadi, apa yang menjadi keresahan masyarakat, dan bagaimana menjadikannya sebagai bagian dari perjuangan.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Narasi yang dibangun cenderung datar, umum, dan berulang. Tidak ada kedalaman, tidak ada konteks lokal, dan tidak ada upaya serius untuk menghubungkan gagasan dengan persoalan nyata.
Ini bukan sekadar kelemahan teknis. Ini adalah tanda bahwa gerakan kehilangan “rasa”—kehilangan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan rakyat.
Elit Partai yang Tak Mampu Membaca RPJMD Daerah
Di sinilah kritik paling tajam harus diarahkan: pada elit partai di daerah yang bahkan tidak mampu membaca RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Ini bukan soal teknis administratif. Ini soal kapasitas politik.
RPJMD adalah dokumen paling mendasar dalam memahami arah pembangunan daerah. Di dalamnya terangkum: masalah utama daerah, prioritas kebijakan, serta arah penggunaan anggaran
Namun ironisnya, banyak elit partai yang berbicara tentang perubahan justru tidak pernah benar-benar membaca dokumen ini., Mereka berbicara tanpa data. Mengkritik tanpa pijakan. Mengusung perubahan tanpa memahami apa yang sedang berjalan.
Lebih parah lagi, ketidakmampuan ini sering ditutupi dengan retorika. Seolah-olah cukup dengan menyebut nama Anies Baswedan, maka arah perjuangan otomatis benar.
Padahal, tanpa pemahaman terhadap RPJMD: gerakan kehilangan basis analisis, advokasi menjadi kosong dan narasi menjadi sekadar opini tanpa daya dorong
Ini adalah bentuk kemalasan intelektual yang berbahaya. Karena gerakan yang tidak berbasis pada realitas kebijakan akan selalu tertinggal—ia hanya bereaksi, tidak pernah memimpin arah perubahan.
Dari Gerakan Rakyat Menjadi Obrolan Elit
Ketika semua ini bertemu—eksklusivitas, ketidakpekaan, dan ketidakmampuan membaca realitas—maka yang tersisa hanyalah gerakan yang hidup di ruang sempit.
Diskusi ada, tetapi hanya di antara mereka yang sama. Forum ada, tetapi tidak menyentuh masyarakat. Narasi ada, tetapi tidak menggerakkan siapa pun. Gerakan berubah menjadi obrolan elit.
Ia tidak lagi menjadi jembatan antara gagasan dan rakyat, tetapi hanya menjadi ruang nyaman bagi kelompok tertentu untuk saling menguatkan tanpa benar-benar bergerak. Dan di titik ini, gerakan kehilangan maknanya.
Mengembalikan Arah: Dari Klaim ke Pemahaman
Kegelisahan ini seharusnya menjadi alarm. Jika gerakan ini ingin benar-benar mengantarkan Anies Baswedan ke 2029, maka yang dibutuhkan bukan sekadar ekspansi dukungan, tetapi pendalaman pemahaman.
Gerakan harus berubah: dari eksklusif menjadi inklusif , dari simbolik menjadi substantif , dari retorik menjadi berbasis data
Elit di Daerah Harus Mulai Belajar
Membaca RPJMD, memahami persoalan lokal, dan menerjemahkan gagasan menjadi kerja nyata. Gerakan harus kembali turun: ke desa, ke pasar, ke ruang-ruang di mana rakyat benar-benar hidup. Karena di sanalah legitimasi dibangun.
Refleksi Gerakan
Harapan itu masih ada. Narasi inklusif yang dibawa Anies Baswedan tetap menjadi fondasi yang kuat. Namun fondasi itu tidak akan berarti jika bangunan di atasnya rapuh. Mengusung nama tanpa memahami arah adalah ilusi Bergerak tanpa pijakan adalah kesia-siaan.
Dan jika ini terus dibiarkan, maka gerakan perubahan akan runtuh bukan karena serangan dari luar — tetapi karena kelemahan dari dalam.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan gerakan yang hanya pandai berbicara. Rakyat membutuhkan gerakan yang mengerti, hadir, dan bekerja.
Surabaya, 6 April 2026
Penulis : Kolumnis , Pengajar Psikologi Komunikasi dan Transaksional Analisis
