Oleh: R. Arya Rusli
Ketika kalender hampir menutup lembaran akhir tahun, Sumatera kembali diselimuti duka. Akhir November hingga Desember ini, tiga provinsi di jantung Pulau Andalas—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—serentak menanggungkan beban bencana yang mengerikan. Banjir bandang dan tanah longsor datang bukan lagi sebagai tamu, melainkan sebagai penghukum yang murka, merenggut ratusan jiwa dan melumpuhkan ekonomi hingga puluhan triliun Rupiah.
Melihat data yang terpampang pilu—ratusan korban jiwa, ribuan rumah rusak, jutaan jiwa terdampak—pertanyaan itu kembali menusuk relung hati kita:
Di antara curah hujan ekstrem dan kehancuran masif ini, adakah kita menyaksikan murka alam murni? Ataukah kita sedang memanen bencana akibat tangan manusia yang alpa, sebuah kegagalan etika dalam menjaga Ibu Pertiwi?
Ketika Langit Menumpahkan Hujan Ekstrem
Para ahli meteorologi bersaksi. Musibah ini dipicu oleh faktor-faktor alam yang kuat: curah hujan dengan intensitas ekstrem—hingga 300 milimeter—yang diperkuat oleh fenomena siklonik dan pusaran angin lokal. Inilah potensi geografis Sumatera, sebuah wilayah yang rentan terhadap badai hidrometeorologi.
Aceh, dengan jumlah korban jiwa yang signifikan; Sumatera Utara, terutama kawasan Tapanuli, yang menjadi episentrum longsor; dan Sumatera Barat, yang menghadapi akses jalan terputus total. Bencana ini adalah manifestasi iklim yang semakin gawat, sebuah tantangan yang tak bisa kita bantah.
Namun, hujan, sekuat apa pun, hanyalah sebab pertama. Kekuatan penghancurnya baru menjadi maksimal ketika ia bertemu dengan kelemahan yang kita ciptakan sendiri.
Kesaksian Kayu Hanyut dan Jeritan Hulu
Titik krusial yang membedakan bencana murni dengan bencana ekologis terletak pada material yang terbawa air.
Ketika banjir bandang menggulirkan arus maut dari hulu sungai di Tapanuli Selatan atau di lereng-lereng Bukit Barisan, ia tidak hanya membawa lumpur dan batu. Ia membawa gelondongan-gelondongan kayu, sisa-sisa pohon yang seharusnya memeluk erat tanah.
Pakar lingkungan, dan bahkan Badan Geologi, secara vokal menunjukkan adanya faktor kerusakan ekosistem hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai penyebab utama yang memperparah dampak.
Deforestasi dan Penebangan: Pembukaan lahan yang masif untuk perkebunan, pertambangan (termasuk emas ilegal), atau pemukiman telah menghilangkan fungsi ‘spons’ hutan. Akar yang hilang membuat tanah lapuk di lereng curam mudah tererosi dan longsor.
Alih Fungsi Lahan: Wilayah resapan air yang diubah menjadi beton dan aspal, memaksa air hujan mengalir deras tanpa sempat meresap, mengubah sungai yang tenang menjadi palu godam.
Lemahnya Penegakan Hukum: Kehadiran kayu hanyut adalah bukti bisu. Apakah itu kayu dari penebangan liar, atau dari area Hak Guna Usaha (HGU) yang menyalahi tata ruang, fakta bahwa hutan penahan telah sirna adalah cerminan dari ketiadaan disiplin dan penegakan hukum terhadap para perusak alam.
Kita menyalahkan hujan, tetapi lupa bahwa kita sendiri yang menanggalkan baju pelindung Bumi. Bencana ini bukan hanya bencana alam, tetapi sebuah bencana kebijakan dan moral yang diwariskan dari keteledoran masa lalu.
Menjaga Harapan di Tengah Puing-puing
Di tengah kerugian fantastis yang diprediksi mencapai puluhan triliun rupiah, dan di hadapan ratusan pusara baru, kita dihadapkan pada satu pilihan mendesak: bertobat secara ekologis.
Tragedi Aceh, Sumut, dan Sumbar di akhir tahun ini harus menjadi titik balik, bukan sekadar berita duka yang berlalu. Ini adalah panggilan untuk:
Rehabilitasi Lahan Kritis: Mendesak reforestasi skala besar di hulu DAS dan area tangkapan air, memulihkan kembali pertahanan alami Sumatera.
Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Menindak tegas pelaku perusakan hutan, baik korporasi maupun individu, yang menjadikan alam sebagai objek eksploitasi semata.
Literasi Kebencanaan: Memperkuat kesadaran masyarakat bahwa tinggal di zona rawan membutuhkan mitigasi yang proaktif, bukan hanya reaktif setelah bencana terjadi.
Kita harus mengakhiri siklus eksploitasi dan memulai babak baru koeksistensi. Sebuah kutipan dari Emil Salim, ekonom dan tokoh lingkungan Indonesia, mengingatkan kita akan hakikat pembangunan yang benar:
“Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang tidak mengorbankan masa depan untuk kepentingan masa kini. Jika kita merusak hutan hari ini demi keuntungan cepat, kita sesungguhnya merampas hak hidup generasi yang akan datang.”
Kutipan ini menegaskan bahwa setiap kayu yang ditebang ilegal, setiap lereng yang digunduli tanpa perhitungan, adalah pengorbanan masa depan demi kepentingan sesaat. Bencana yang kita saksikan di Sumatera adalah tagihan mahal dari hutang ekologis tersebut.
Sumatera telah berteriak. Ia telah meratap. Dan setiap tetes air mata yang jatuh dari langit, bercampur dengan air mata kita, membawa pesan yang sama: Kedamaian kita tidak akan pernah tercapai selama kita terus memerangi rumah kita sendiri.
Mari kita, sebagai generasi penerus dan penjaga Jagat Indonesia, mulai membalut luka Bumi dengan kasih dan tanggung jawab yang sejati.
