Mendorong Pengelolaan Kawasan Tenurial Nelayan yang Adil, KNTI Sumenep Gelar Diskusi Kebijakan Bersama Pemkab dan DPRD

JAGAT INDONESIA | SUMENEP — Dewan Pimpinan Daerah Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPD KNTI) Kabupaten Sumenep menggelar Diskusi Kebijakan bertajuk “Keterlibatan Pemerintah dalam Pengelolaan Bersama Kawasan Tenurial Nelayan: Merancang Model Co-Management yang Adil dan Berkelanjutan.”

Kegiatan strategis ini dilangsungkan di C1 Hotel, Jalan Sultan Abdurrahman, Sumenep, pada Jum’at (7/8/2026). Forum ini mempertemukan berbagai elemen penting mulai dari pembuat kebijakan, akademisi, aktivis, perwakilan media, hingga kelompok nelayan akar rumput.

Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidangnya untuk membedah tantangan serta merumuskan model pengelolaan perikanan yang partisipatif:

• H. Juhairi (Anggota DPRD Sumenep asal Pulau Masalembu)

• Joni Haryanto (Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep)

• Herlyn (Perwakilan Bappeda Kabupaten Sumenep)

• Misbahul Munir (Ketua KNTI Jawa Timur)

• Ibu Yusniyah (Ketua KPPI Sumenep)

Kehadiran lintas sektor ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat pesisir dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan mata pencaharian nelayan tradisional.

Sesi diskusi berjalan dinamis dengan tingginya antusiasme peserta dari kalangan kelompok nelayan yang menyampaikan berbagai persoalan di lapangan. Berbagai kompleksitas masalah mulai dari akses ruang tangkap hingga tata kelola kawasan tenurial menjadi sorotan utama yang membutuhkan intervensi lintas pihak.

Menanggapi berbagai aspirasi dan persoalan yang menggunung tersebut, Ketua DPD KNTI Sumenep, Taufiq Afi, mengungkapkan sisi reflektif sekaligus tantangan besar yang diembannya.

“Tugas saya sebagai ketua semakin berat saja,” ujar Taufiq dalam sesi penutup acara.

Pernyataan tersebut disampaikan bukan tanpa alasan. Hal ini merefleksikan besarnya harapan yang ditaruh oleh para kelompok nelayan di pundak organisasi, mengingat masih banyaknya persoalan kompleks di sektor kelautan dan perikanan Sumenep yang mendesak untuk segera dicarikan solusi bersama dengan pihak-pihak terkait.

Melalui forum ini, KNTI Sumenep berharap model co-management (pengelolaan bersama) dapat segera diimplementasikan secara nyata, sehingga nelayan tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi benar-benar terlibat aktif dalam menjaga dan mengelola kawasan tangkap mereka secara adil dan berkelanjutan.