Ada saat-saat ketika nilai tertinggi kemanusiaan tidak diukur dari ketegasan hukum, kecanggihan kebijakan, atau besarnya anggaran, melainkan dari satu sikap yang paling mendasar: empati. Kemampuan untuk berhenti sejenak, melihat manusia di balik peristiwa, dan merasakan beban hidup orang lain sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.
Di sanalah kemanusiaan diuji, bukan pada seberapa keras aturan ditegakkan, melainkan pada seberapa dalam kepedulian dihadirkan.
Empati adalah bahasa universal yang melampaui agama, jabatan, dan kelas sosial. Ia hadir ketika yang rapuh tidak dibiarkan sendirian, dan yang jatuh masih menemukan tangan yang bersedia menopang.
Dalam dunia yang kerap mereduksi manusia menjadi angka dan prosedur, empati menjaga agar martabat manusia tetap menjadi pusat dari setiap keputusan publik.
Nilai inilah yang belakangan tercermin dalam wajah kepemimpinan di Surabaya. Kepemimpinan tidak hanya tampil dalam perencanaan dan laporan kinerja, tetapi dalam cara negara merespons warganya yang berada di titik paling rentan.
Ada orang-orang yang tersandung bukan karena niat jahat, melainkan karena himpitan hidup yang tak memberi ruang bernapas.
Wajah pertama tampak pada sikap Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol. Luthfie Sulistiawan.
Dalam kasus seorang mahasiswi berprestasi yang terjerat persoalan hukum akibat kesulitan ekonomi, pendekatan yang dipilih tidak semata legalistik. Proses hukum dijalankan dengan kehati-hatian nurani melalui mediasi, pemaafan oleh korban dan bantuan biaya hidup.
Hukum tidak dijadikan alat penghukuman yang membutakan sebab, melainkan sarana untuk memulihkan martabat manusia.
Pendekatan ini menegaskan satu prinsip penting: keadilan yang tercerabut dari empati berisiko kehilangan makna kemanusiaannya.
Negara yang beradab bukan hanya yang mampu menghukum, tetapi yang sanggup membedakan antara kejahatan dan keputusasaan.
Dalam kebijaksanaan semacam ini, kekuasaan justru menemukan kehormatannya.
Namun empati tidak cukup berdiri sendiri. Ia harus disertai keberanian moral untuk menjaga keadilan agar tidak dirampas oleh kepentingan yang curang.
Di sinilah wajah kedua kepemimpinan Surabaya hadir melalui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Kegeramannya terhadap praktik manipulasi data demi mengakses beasiswa dan bantuan sosial bukanlah luapan emosi sesaat, melainkan ekspresi tanggung jawab etis. Ketika mereka yang mampu berpura-pura miskin, yang terampas bukan hanya uang negara, tetapi hak hidup mereka yang benar-benar membutuhkan.
Dana publik bernilai miliaran rupiah yang salah sasaran bukan sekadar persoalan administratif. Ia adalah kisah tentang mahasiswa yang terpaksa menahan lapar, pelajar yang nyaris putus sekolah, dan keluarga miskin yang semakin terpinggirkan.
Dalam konteks ini, ketegasan wali kota justru merupakan bentuk lain dari empati, keberpihakan yang melindungi yang lemah dari ketidakadilan yang terselubung.
Dua wajah kepemimpinan ini, pelukan yang memulihkan dan ketegasan yang melindungi, bukanlah sikap yang saling meniadakan. Keduanya saling melengkapi. Empati tanpa ketegasan berisiko menjadi sentimentalisme, sementara ketegasan tanpa empati mudah berubah menjadi kekerasan yang sah.
Pada akhirnya, kemajuan sebuah kota tidak hanya diukur dari infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, melainkan dari kemampuannya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan publik.
Memeluk yang rapuh, menopang yang jatuh, dan memastikan keadilan tidak dirampas oleh kepura-puraan adalah wujud nyata dari amanat konstitusi. Sebab Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan bernegara: melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
Di sanalah kepemimpinan menemukan makna terdalamnya, ketika empati dijadikan fondasi, dan nurani dijadikan arah.
Surabaya, 10 Februari 2026
M. Isa Ansori adalah Kolumnis dan Akademisi, Wakil Ketua ICMI Jatim dan Dewan Pakar LHKP PD Muhammadiyah Surabaya
