Surabaya, 17 November 2025
Dalam politik Indonesia, ada yang tampak dan ada yang sengaja disembunyikan. Clifford Geertz menyebutnya sebagai theatre state—negara yang bergerak dalam panggung simbol, gestur, dan laku budaya, jauh sebelum kebijakan berbicara dengan sendirinya. Kenneth Beatty mengingatkan bahwa emosi politik masyarakat Indonesia dibangun lewat ritual, relasi kedekatan, dan rasa takut pada ketidakpastian. Sementara Niels Mulder memahami kekuasaan Nusantara sebagai ruang “batin sosial”, di mana harmoni dipentaskan untuk menutupi pertarungan yang sebenarnya.
Dalam konteks ini, relasi Jokowi–Gibran–Prabowo menjadi ruang gelap politik paling menentukan hari ini: ruang yang tidak dikatakan, tetapi paling kuat menggerakkan struktur kekuasaan.
Laku Melindungi: Politik Kehati-hatian ala Jokowi
Jika mengikuti kacamata Geertz, Jokowi selalu memainkan politik simbol, bukan politik pengakuan. Ia bergerak dengan bahasa-bahasa kecil: kunjungan mendadak, gestur sapa, pembangunan fisik, atau pernyataan yang terlihat netral namun penuh arah.
Namun dalam fase akhir kekuasaannya, ada pola yang terus berulang: setiap perubahan lanskap kekuasaan diarahkan untuk mengamankan posisi Gibran di masa depan.
Mulder menyebut hal semacam ini sebagai patronal continuity: patron tidak pernah pensiun; ia memperpanjang dirinya melalui keluarga. Transformasi infrastruktur politik—dari penataan jejaring, penempatan tokoh, hingga orkestrasi opini publik—dibaca publik sebagai bentuk proteksi simbolik.
Di titik inilah muncul ruang gelap: Jokowi tidak pernah menyebut “melindungi Gibran”. Tetapi setiap langkahnya, dari cara merespons kritik hingga menata ulang relasi dengan elit, cenderung mengarah pada hal itu. Beatty menyebut pola ini sebagai “politik rasa”—kekuasaan dijalankan bukan lewat deklarasi, tetapi melalui manajemen rasa aman dan rasa takut.
Bagi sebagian orang, strategi ini adalah naluri orang tua. Bagi sebagian lainnya, ini adalah upaya melanggengkan dinasti dalam bentuk paling halus, dengan tetap tampil sederhana dan seolah tidak menginginkan apa-apa.
Prabowo: Laku Pengambil-alih dan Risiko Politiknya
Di sinilah muncul aktor kedua: Prabowo. Ia memainkan laku yang sama sekali berbeda: bukan kehati-hatian, melainkan keberanian mengambil alih beban, termasuk beban politik yang ditinggalkan oleh Jokowi.
Ini adalah manuver yang secara antropologis unik. Dalam teori Mulder, penguasa tradisional yang kuat justru sering mengambil “aib pendahulu” sebagai cara menegaskan wibawa barunya. Dalam budaya Jawa, ini semacam ngemban dawn—mengangkat beban agar harmoni tidak putus.
Prabowo tampak menyadari bahwa melawan sepenuhnya warisan Jokowi akan mengacaukan stabilitas politik. Maka ia memilih jalan lain: mengadopsi, bukan menolak. Namun pengadopsian ini juga sekaligus memindahkan pusat gravitasi kekuasaan ke dirinya. Ia meneruskan, tetapi sambil menata ulang.
Risikonya jelas:
setiap kegagalan masa lalu yang ia ambil alih dapat menjadi beban akut di masa depan;
setiap kedekatannya dengan Jokowi dibaca publik sebagai ketergantungan;
setiap langkah koreksi terhadap kebijakan sebelumnya dapat dilihat sebagai “pembalasan”.
Prabowo, dengan kata lain, sedang menari di antara dua api: menerima warisan untuk stabilitas, namun harus mendistansikannya untuk legitimasi.
Ruang Gelap: Ketika Dua Laku Bertemu
Jokowi bergerak dengan politik perlindungan dan simbol. Prabowo bergerak dengan politik pengambil-alihan dan keberanian.
Pertemuan keduanya menciptakan ruang gelap: ruang yang tidak pernah diucapkan, tetapi terasa kuat dalam dinamika kekuasaan. Di ruang itu terdapat tiga ketegangan utama:
1. Ketegangan Dinasti
Jokowi ingin memastikan Gibran aman sebagai pewaris politik, setidaknya dalam lanskap yang ia bangun. Namun pewarisan dalam budaya politik Nusantara tidak selalu mulus; ia bisa memicu resistensi dalam bentuk yang halus.
2. Ketegangan Legitimasi Prabowo
Dengan mengambil alih beban rezim sebelumnya, Prabowo harus menanggung risiko dibaca sebagai “penjaga masa lalu”, bukan sebagai pembaru.
3. Ketegangan Publik–Elit
Publik melihat permainan dalam kabut. Elit melihat dengan jelas bahwa arah kekuasaan sedang dinegosiasikan, bukan diserahkan.
Contoh Sejarah: Ketika Pelindung dan Pengambil-alih Berhadapan
Indonesia punya preseden
Pada akhir era Sukarno, Soeharto mengambil alih stabilitas sambil tetap menyatakan loyalitas. Dalam proses itu, ia menyelamatkan negara tetapi sekaligus menggantikan patronnya.
Pada periode akhir Orde Baru, Habibie menerima beban krisis ekonomi untuk menjaga kesinambungan, tetapi sekaligus harus mengubah arah agar legitimasi baru terbentuk.
Dua kasus ini menunjukkan: siapa pun yang mengambil alih beban, pada akhirnya harus mendefinisikan ulang kekuasaan — bukan hanya mewarisinya.
Hal yang sama kini terjadi: Prabowo menerima beban, tetapi masa depan menuntutnya menciptakan jarak simbolik agar tidak terseret oleh bayangan rezim sebelumnya.
Politik yang Tak Pernah Sepenuhnya Terang
Politik Indonesia selalu bergerak di antara simbol dan ruang gelap. Jokowi menggunakan simbol untuk memetakan perlindungan bagi Gibran. Prabowo menggunakan keberanian untuk mengambil alih beban, tetapi dengan risiko terjerat oleh warisan yang ia jaga.
Dalam perspektif antropologis, kekuasaan bukan sekadar soal siapa memimpin, tetapi siapa yang berhasil menguasai ritus, rasa, dan ruang gelap tempat keputusan besar dibuat.
Pertanyaannya kini hanya satu: apakah ruang gelap itu akan melahirkan keberlanjutan, atau justru pecah menjadi pertarungan baru?
Tentang Penulis :
M. Isa Ansori adalah Kolumnis dan Akademisi, Fokus pada psikologi komunikasi dan transaksional analisis, Dewan Pakar LHKP PD Muhammadiyah Surabaya dan Wakil Ketua ICMI Jatim. Aktif menulis essay dan opini tentang politik, sosial, budaya, pendidikan dan perlindungan anak serta kebijakan publik di media cetak maupun online
