Didampingi oleh Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, serta Plt Kepala Dinas Perkimhub, KH. Imam Hasyim meninjau langsung proses administrasi PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ia menyebut bahwa saat ini masyarakat mendapatkan kepastian waktu yang jauh lebih efisien dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Kami sangat mengapresiasi sinergi yang luar biasa antara Samsat, Polres Sumenep, dan Jasa Raharja. Saat ini, proses pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 30 menit. Hal ini memberikan kenyamanan bagi wajib pajak karena mereka tidak perlu lagi menunggu lama,” ujar KH. Imam Hasyim di sela peninjauan.
Solusi Digital untuk Wilayah Kepulauan Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah implementasi layanan berbasis digital (online). Inovasi ini menjadi solusi nyata bagi masyarakat di wilayah kepulauan, seperti Pulau Gili Genting, Raas, Sapudi, hingga Kangean, yang selama ini terkendala jarak geografis untuk mengurus administrasi kendaraan.
“Ini adalah kemajuan besar. Masyarakat di kepulauan kini sudah bisa mengakses layanan secara online. Meski tetap diperlukan penyempurnaan infrastruktur jaringan ke depannya, respons masyarakat sejauh ini sangat positif,” tambahnya.
Target Perluasan Melalui BUMDes dan Pesantren Sebagai langkah strategis ke depan, Pemerintah Kabupaten Sumenep mendorong Samsat untuk memperluas jangkauan hingga ke tingkat desa. Wabup mengusulkan adanya kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk melayani masyarakat di wilayah pedalaman.
Selain itu, program “Samsat Masuk Pesantren” akan diperkuat sebagai sarana sosialisasi. “Samsat juga akan turun ke pondok pesantren untuk memberikan edukasi. Kesadaran pajak harus dibangun sejak dini karena kontribusinya langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Pajak untuk Pembangunan Wabup menegaskan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan melalui PKB akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik.
“Peningkatan PAD melalui sektor pajak kendaraan adalah modal utama kita membangun Sumenep. Jika pelayanannya mudah dan nyaman, masyarakat tentu akan lebih bersemangat berkontribusi bagi daerah,” tutup KH. Imam Hasyim.
Melalui transformasi ini, Samsat Sumenep diharapkan dapat terus mempertahankan standar pelayanan prima dan menjadi motor penggerak optimalisasi pendapatan daerah yang berkelanjutan.
