Sejarah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berganti wajah, kadang lebih halus, kadang lebih kejam. Dulu, penjajahan datang dengan bedil dan bendera asing. Hari ini, ia bisa hadir dalam bentuk kebijakan, dalam kontrak-kontrak yang tak pernah dibaca rakyat, dalam senyap yang diciptakan oleh kekuasaan sendiri.
Kita pernah diajari bahwa Indonesia lahir dari keberanian untuk berkata tidak. Tidak pada penindasan, tidak pada penghisapan, tidak pada ketidakadilan. Tetapi kini, di negeri yang sama, kata “tidak” itu seperti kehilangan keberanian. Ia tergantikan oleh serangkaian slogan yang diproduksi tanpa henti: NKRI harga mati, saya Indonesia, saya Pancasila.
Kalimat-kalimat itu menggema di ruang-ruang publik, dipasang di baliho, diulang dalam pidato. Namun semakin sering ia diucapkan, semakin terasa ada yang hilang: kejujuran.
Pramoedya pernah mengingatkan bahwa kemerdekaan bukanlah akhir, melainkan awal dari pergulatan yang lebih panjang—pergulatan melawan diri sendiri. Dan dalam pergulatan itulah kita kini tersandung.
Negara yang seharusnya menjadi alat perjuangan rakyat perlahan berubah menjadi alat kekuasaan segelintir orang. Tan Malaka, dengan nada yang tak pernah kompromi, barangkali akan menyebut ini sebagai bentuk baru dari penjajahan: penjajahan oleh bangsanya sendiri.
Korupsi bukan lagi sekadar kejahatan; ia telah menjelma menjadi kebiasaan. Kekayaan alam yang dulu diperjuangkan dengan darah kini dikelola dengan logika untung-rugi yang sempit. Tambang, hutan, laut—semuanya seperti sedang dilelang, bukan untuk kemakmuran bersama, tetapi untuk mempertebal kantong mereka yang dekat dengan kekuasaan.
Negara hadir, tetapi bukan sebagai pelindung—melainkan sebagai fasilitator.
Kita menyebut ini pembangunan. Kita menyebut ini kemajuan. Tetapi siapa yang benar-benar maju? Rakyat kecil tetap bergulat dengan kebutuhan dasar, sementara angka-angka pertumbuhan dijadikan pembenaran atas ketimpangan yang terus melebar. Di titik ini, kita harus jujur: ada yang keliru dalam arah perjalanan bangsa ini.
Dalam politik luar negeri, kita juga melihat kegamangan yang sama. Indonesia yang dulu berdiri tegak dengan prinsip bebas aktif kini tampak berjalan tanpa kompas. Hari ini ke Timur, besok ke Barat, lusa entah ke mana. Kita berdalih sedang menyeimbangkan, tetapi sering kali yang terjadi adalah menyesuaikan diri. Kita berbicara tentang kemerdekaan bangsa lain, tetapi lupa menjaga kemerdekaan keputusan kita sendiri.
Tan Malaka pernah berkata bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika suatu bangsa mampu berdiri di atas kaki sendiri—secara politik, ekonomi, dan pikiran. Jika hari ini keputusan-keputusan strategis kita lebih ditentukan oleh tekanan global daripada kehendak rakyat, maka pertanyaan itu menjadi relevan kembali: sudahkah kita benar-benar merdeka?
Namun di tengah kegelisahan itu, ada ruang refleksi yang tidak boleh hilang. Hamka mengajarkan bahwa krisis terbesar manusia bukanlah kemiskinan atau kekuasaan yang zalim, melainkan hilangnya akhlak. Sebuah bangsa bisa bertahan dalam kekurangan, tetapi tidak dalam kehilangan moral. Ketika kejujuran ditukar dengan kepentingan, ketika amanah berubah menjadi alat memperkaya diri, di situlah keruntuhan dimulai—pelan, tetapi pasti.
NKRI tidak akan runtuh hanya karena ancaman dari luar. Ia akan rapuh jika nilai-nilai yang menopangnya dikhianati dari dalam. Jika Pancasila hanya menjadi hafalan, bukan pedoman. Jika nasionalisme hanya menjadi teriakan, bukan pengorbanan.
Maka barangkali yang sedang pupus bukanlah NKRI sebagai bentuk negara, melainkan ruhnya. Ruh yang dulu hidup dalam keberanian para pendiri bangsa, dalam kesederhanaan para pejuang, dalam keikhlasan mereka yang percaya bahwa Indonesia adalah milik semua, bukan milik segelintir.
Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang paling keras meneriakkan “NKRI harga mati”.
Pertanyaannya adalah: siapa yang masih setia merawatnya dalam diam, dalam kerja nyata, dalam kejujuran yang tidak membutuhkan panggung?
Sebab pada akhirnya, sebuah bangsa tidak diukur dari apa yang ia katakan, tetapi dari apa yang ia lakukan. Dan sejarah, seperti yang selalu terjadi, akan mencatat—bukan siapa yang paling lantang, tetapi siapa yang paling setia.
Surabaya, 1 Mei 2026
