Ada sesuatu yang perlahan menghilang dari politik kita, bukan sekadar suara, melainkan makna dari suara itu sendiri.
Dulu, politik adalah ruang di mana kegelisahan publik diolah menjadi gagasan, diperdebatkan, lalu diperjuangkan. Kini, yang tersisa sering kali hanyalah pengumuman kontribusi, nomor rekening, dan janji fasilitas sebagai imbal balik kehadiran. Politik bergeser tanpa banyak disadari: dari ruang percakapan menjadi mekanisme pengumpulan. Dari panggung publik yang hidup menjadi meja donasi yang sunyi. Dan dalam kesunyian itu, partai tidak benar-benar berbicara, ia hanya meminta.
Kesunyian ini bukan semata akibat keterbatasan finansial, melainkan cermin dari rapuhnya imajinasi politik.
Partai tidak lagi cukup percaya diri untuk berdiri di atas gagasan, sehingga menggantinya dengan aktivitas. Kaderisasi berjalan administratif, bukan ideologis.
Forum-forum diskusi kehilangan kedalaman, berubah menjadi seremoni yang selesai sebelum sempat melahirkan perdebatan.
Dalam situasi ini, publik tidak benar-benar diajak berpikir, melainkan hanya diajak hadir. Dan kehadiran yang tidak dilandasi makna, pada akhirnya tidak akan pernah melahirkan keterikatan.
Di titik inilah, kita melihat ironi yang lebih dalam: partai-partai ingin dukungan yang luas, tetapi enggan membangun percakapan yang memungkinkan dukungan itu tumbuh. Mereka menginginkan loyalitas, tetapi tidak menyediakan ruang bagi publik untuk merasa memiliki. Maka yang terjadi adalah keterputusan—antara partai dan masyarakat, antara gagasan dan realitas, antara aktivitas politik dan makna politik itu sendiri.
Fenomena ini sebenarnya memiliki pembanding. Dalam berbagai konteks, ada upaya untuk mengembalikan politik sebagai ruang percakapan.
Di Indonesia, Partai Buruh menunjukkan bagaimana gagasan dapat tumbuh dari basis sosial yang nyata—isu upah, jaminan sosial, dan perlindungan kerja menjadi percakapan hidup karena berangkat dari pengalaman kolektif. Sementara itu, di tingkat global, Podemos lahir dari ruang-ruang diskusi warga yang organik, menjadikan percakapan publik sebagai fondasi, bukan pelengkap. Lebih jauh, Labour Party di bawah kepemimpinan Jeremy Corbyn pernah menunjukkan bagaimana gagasan kesejahteraan sosial, ketika dikombinasikan dengan mobilisasi akar rumput dan percakapan publik yang intens, mampu menghidupkan kembali partisipasi politik generasi muda. Contoh lain, Bharatiya Janata Party di bawah Narendra Modi, meskipun dengan pendekatan ideologis yang berbeda, berhasil menerjemahkan gagasan besar menjadi komunikasi publik yang konsisten dan masif, sehingga membangun keterhubungan yang kuat dengan basis pemilihnya.
Contoh-contoh ini menunjukkan satu hal penting: kekuatan politik tidak lahir semata dari dana, tetapi dari kemampuan menghubungkan gagasan, figur, dan percakapan dalam satu tarikan nafas. Figur memberi wajah, gagasan memberi arah, tetapi percakapanlah yang memberi kehidupan.
Tanpa percakapan, gagasan menjadi slogan; tanpa gagasan, percakapan menjadi kosong.
Dalam konteks ini, figur seperti Anies Baswedan menghadirkan pelajaran yang tidak sederhana. Ia membawa narasi tentang keadilan, kesejahteraan, dan kesetaraan yang cukup artikulatif dan memiliki daya tarik intelektual. Namun, ketika narasi tersebut tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi percakapan publik yang luas dan berlapis, melalui struktur partai atau gerakan yang hidup, maka gagasan itu berisiko berhenti sebagai resonansi sesaat. Ia didengar, tetapi tidak mengakar; diapresiasi, tetapi tidak menjelma menjadi gerakan kolektif.
Di sinilah batas antara popularitas dan kekuatan politik menjadi nyata.
Dampaknya terasa hingga ke hal yang paling konkret: dukungan dan pembiayaan. Ketika publik tidak benar-benar merasa menjadi bagian dari percakapan, maka partisipasi yang muncul cenderung dangkal dan situasional. Dukungan finansial tidak tumbuh dari rasa memiliki, melainkan harus diminta, bahkan “dijual” melalui berbagai kegiatan. Ini bukan semata soal strategi penggalangan dana yang kurang tepat, melainkan tanda bahwa kepercayaan belum sepenuhnya terbentuk.
Komunikasi dan percakapan publik tentang menterjemahkan gagasan gagal dilakukan dengan baik dan inklusif. Akibatnya tanpa kepercayaan, politik akan selalu bergantung pada cara-cara instan untuk bertahan.
Namun, di tengah kondisi ini, harapan tetap terbuka, justru karena masalahnya terlihat jelas. Partai politik perlu kembali menyadari bahwa kekuatan utamanya bukan pada seberapa banyak acara yang bisa digelar, tetapi pada seberapa dalam percakapan yang bisa dibangun. Komunikasi yang mampu direkat dan melahirkan kesadaran serta kepemilikan. Ini berarti menghidupkan kembali ruang-ruang diskusi yang otentik, merawat kader sebagai pengolah gagasan, dan menjadikan publik sebagai subjek, bukan objek. Politik harus kembali menjadi proses mendengar sebelum berbicara, memahami sebelum meminta dukungan.
*Pada akhirnya, politik yang kehilangan percakapan adalah politik yang kehilangan jiwanya.* Ia mungkin tetap bergerak, mengumpulkan dana, dan menggelar acara, tetapi tanpa arah yang benar-benar dirasakan bersama.
Jika partai ingin kembali menemukan relevansinya, maka yang harus dipulihkan bukan hanya strategi, melainkan kesadaran paling dasar: bahwa politik hidup dari percakapan yang jujur, tumbuh dari kepercayaan, dan hanya akan bermakna ketika publik merasa menjadi bagian darinya.
Surabaya, 10 April 2026
