SITUBONDO, Jagat Indonesia (21/11/2025) – Proyek peningkatan jalan lingkungan di Desa Wringin Anom yang menggunakan material Hotmix Asphalt Concrete Wearing Course (ACWC) kini menjadi sorotan publik. Dugaan minimnya pengawasan di lapangan memicu kekhawatiran warga akan potensi pengurangan volume pekerjaan yang dapat berdampak pada menurunnya kualitas serta ketahanan infrastruktur jalan tersebut.
Proyek yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun 2025 ini sejatinya diharapkan menjadi standar perbaikan infrastruktur desa. Namun, pengamatan di lapangan oleh warga menunjukkan adanya kelemahan dalam fungsi supervisi teknis saat pengerjaan berlangsung.
Salah seorang warga Desa Wringin Anom, Bu Yitnawati, mengungkapkan keresahannya terkait proses pengerjaan yang dinilai longgar.
“Kami melihat pengerjaan hotmix ini berjalan, namun minim terlihat adanya pihak yang secara ketat mengukur ketebalan atau memastikan komposisi material sudah sesuai dengan spesifikasi teknis kontrak,” ujar Yitnawati, Kamis (21/11).
Lemahnya pengawasan ini dikhawatirkan membuka celah ketidaksesuaian volume, seperti pengurangan ketebalan lapisan ACWC dari standar yang ditetapkan. Jika hal ini terjadi, jalan diprediksi tidak akan bertahan lama dan cepat rusak akibat beban lalu lintas, yang pada akhirnya merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Merespons kondisi tersebut, masyarakat Desa Wringin Anom mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo untuk segera turun tangan melakukan audit lapangan atau uji petik (core drill).
Langkah ini dinilai krusial untuk memverifikasi secara akurat apakah volume pekerjaan dan ketebalan aspal sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati.
Harapan senada juga muncul dari lingkungan Pemerintah Desa Wringin Anom yang menginginkan adanya langkah proaktif demi menjamin kualitas pembangunan yang bersumber dari dana publik tersebut.
Melalui sorotan ini, warga berharap prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diterapkan secara ketat. Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu tanggapan resmi dari pihak pelaksana maupun dinas terkait mengenai langkah konkret evaluasi kualitas pekerjaan di lokasi tersebut.
