Sumenep, Jagat Indonesia – Senin, 17 November 2025 menjadi hari yang membingungkan sekaligus meresahkan bagi masyarakat Desa Saroka, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep. Tampak tukang mulai beroperasi di lapangan sepak bola desa yang selama ini menjadi satu-satunya ruang publik dan lokasi kegiatan umum, namun pengerjaan tersebut ditengarai untuk pembangunan fisik Koperasi Merah Putih.
Aksi pembangunan yang dimulai tanpa adanya pengumuman resmi atau musyawarah dengan warga ini sontak memicu protes dari berbagai kalangan tokoh masyarakat.
⚠️ Jejak Sejarah vs. Proyek Mendadak
Berdasarkan investigasi singkat dan keterangan dari sesepuh desa, lahan yang kini digarap merupakan tanah komunal yang telah lama difungsikan sebagai Lapangan Sepak Bola dan tempat untuk menyelenggarakan acara-acara besar masyarakat. Nilai historis dan fungsi sosialnya sebagai ruang terbuka hijau untuk olahraga dan interaksi publik telah melekat kuat.
“Ini lapangan kami, dari dulu sudah dipakai main bola dan acara desa. Kenapa sekarang tiba-tiba mau diganti jadi gedung koperasi tanpa ada yang kasih tahu ke kami juga diumumkan ke Publik terkhusus masyarakat Saroka?” ujar salah seorang tokoh pemuda setempat yang enggan disebutkan namanya.
🗣️ Transparansi Nol, Penolakan Menguat
Hal yang paling disoroti oleh warga adalah minimnya transparansi dari pihak pelaksana. Pengerjaan hari ini berjalan tanpa papan proyek yang jelas dan tanpa pemberitahuan kepada publik mengenai status lahan, perizinan, maupun rencana alih fungsi.
Beberapa tokoh desa secara tegas menyatakan ketidakberkenanan mereka terhadap pembangunan ini. Mereka khawatir jika lapangan tersebut dialihfungsikan, desa akan kehilangan satu-satunya fasilitas vital untuk olahraga dan kegiatan kemasyarakatan.
“Kami tetap meminta lapangan ini dikembalikan fungsinya sebagai lapangan sepak bola. Pembangunan ekonomi desa harus berjalan, tapi bukan dengan menghilangkan aset publik yang sudah ada dan dibutuhkan masyarakat,” tegas salah satu tokoh berpengaruh di Saroka.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak desa maupun pengelola Koperasi Merah Putih terkait polemik yang terjadi. Konflik antara kepentingan ekonomi dan pemeliharaan ruang publik ini kini menanti kejelasan dan penyelesaian yang adil.
